PENGEMBANGAN SOP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
(sebagai upaya revisi terhadap Pergub No 23 tahun 2011
tentang SOP Sekretariat Daerah Provinsi Banten)

Oleh Bambang Kurniawan
Ketua STISIP Yuppentek Tangerang

 I. Pendahuluan

Bahwa dalam upaya mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, maka diperlukan sebuah peta perjalanan (road map) makro dari sebuah organisasi pemerintahan, hal ini dimaksudkan agar peta dan arah dari perubahan yang direncanakan tersebut dapat memberikan arah bagi setiap actor pelaksana kebijakan.

Selain itu road map juga mampu memberikan dampak pada kepastian langkah yang akan ditempuh jika dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Dalam konteks perjalanan sebuah organisasi pemerintahan peta perjalanan ini seringkali disebut sebagai Road Map Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan dari reformasi birokrasi ini adalah mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih baik (good governance) dilihat dari sisi Pelayanan Publik, Menajemen Pemerintahan, Kepemimpinan, Pengembangan Organisasi, dan Regulasi, kesemuanya dibingkai dalam perwujudan kinerja birokrasi yang professional, transparan dan akuntabel. Apabila dicermati lebih jauh maka sesungguhnya kinerja birokrasi pemerintahan diarahkan pada upaya mewujudkan kepuasan publik dalam menerima layanan dari organisasi birokrasi ini. Penempatan Masyarakat sebagai unsur utama dari sebuah bentuk pelayanan akan mampu menjadi laverage bagi perubahan kualitas dari pelayanan public itu sendiri. Dinamika Perubahan orientasi pelayanan public ini akan mampu menciptakan pula langkah-langkah inovasi dan kreatifitas dalam pemberian pelayanan public dengan tetap berlandaskan pada prinsip lebih cepat, lebih murah dan lebih baik.

Perubahan yang cepat dalam dinamika  kehidupan masyarakat ini menuntut perubahan dalam pola perilaku (culture set) dan pola berfikir (mind set) pada aparatur birokrasi. Tanpa perubahan pada dua ranah pola ini nampaknya akan sangat sulit sebuah organisasi pemerintahan ini dapat menjawab tantangan perubahan yang datang baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perubahan pola pikir dan pola perilaku/budaya kerja ini salah satunya sangat dipengaruhi melalui mekanisme kerja yang diciptakan dalam birokrasi tersebut. Salah satu upaya teknis dalam “mengawal” bentuk perubahan pola pikir dan pola perilaku/budaya  kerja ini diwujudkan dalam bentuk penataan alur bekerja atau seringkali disebut sebagai sebuah pola prosedur kerja yang terstandar (Standar Operasional Prosedur/SOP).

SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan petunjuk teknis yang tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan sebuah tugas (baik administrative ataupun teknis). Hakikat dari SOP juga adalah untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan. (Paparan Menpan RB-2014). Keberadaan sebuah SOP pun setidaknya dapat mengkomunikasikan  kepada publik mengenai peraturan dan persyaratan administrative yang terkait dengan bentuk pelayanan yang akan diberikan. Sisi lain eksistensi sebuah SOP pun dapat mencerminkan kebijakan dan komitmen sebuah organisasi dalam upayanya memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya (baik sebagai user internal ataupun user eksternal). Bagaimana tata cara pegawai berperilaku khususnya dalam memberikan pelayanan kepada public juga dapat “dikelola” melalui keberadaan sebuah SOP organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam sebuah organisasi khususnya organisasi birokrasi pemerintahan menjadi sangat signifikan bagi perwujudan implementasi kinerja birokrasi yang lebih baik.